karakteristik masyarakat madani – Dalam bahasa Inggris, masyarakat madani juga disebut sebagai Civil Society. Civil Society ini berarti masyarakat yang beradab. Sementara secara umum pengertian masyarakat madani adalah sekelompok masyarakat yang beradab dan menjunjung tinggi norma serta nilai – nilai kemanusiaan yang berkembang di tengah – tengah anggota masyarakat dalam penggunaan teknologi beserta ilmu pengetahuan.

Pertama kali masyarakat madani dicetuskan konsepnya oleh Anwar Ibrahim yang pada saat itu menjabat sebagai perdana menteri di Malaysia. Konsepnya merujuk pada suatu sistem sosial yang memiliki asas dan konsep menjamin keberlangsungan kestabilan masyarakat dan hak asasi manusia yang dijunjung sangat tinggi di wilayah atau negara yang bersangkutan. Keteraturan hidup bisa didapatkan di tengah – tengah masyarakat madani ini.

Karakteristik Masyarakat Madani

Masyarakat madani juga bisa diidentifikasi berdasarkan karakteristiknya. Berikut karakteristik masyarakat madani yang perlu Anda tahu!

Demokratisasi

Demokratisasi ini sangat penting bagi terciptanya masyarakat madani dalam suatu lingkup negara, termasuk juga dengan yang ada di Indonesia. Demokratisasi ini menjadi suatu proses menegakkan prinsip – prinsip demokrasi di suatu negara demi terciptanya masyarakat yang menyoroti prinsip – prinsip demokrasi itu sendiri. Demokrasi juga turut ditegakkan oleh lima pilar diantaranya LSM, pers bebas, supremasi hukum, universitas dan juga sebuah partai politik.

Toleransi

Karakteristik masyarakat madani yang selanjutnya adalah toleransi. Toleransi artinya suatu sikap seseorang dalam menerima pandangan yang berbeda dengan dirinya sendiri yang bisa bersifat politik, sosial, ekonomi dan sebagainya. Sebagai sebuah negara yang heterogen, toleransi ini merupakan suatu sikap wajib bagi setiap masyarakat Indonesia dalam menjaga kesatuan Bhinneka Tunggal Ika yang berdiri dibawah cengkeraman Garuda.

Pluralisme

Pluralisme merupakan suatu sikap menerima dengan tulus tentang kondisi masyarakat secara majemuk. Indonesia sebagai contoh negara yang majemuk. Tentu ini merupakan anugerah yang sangat indah dari Tuhan yang Maha Esa. Tentu sebaiknya kita sebagai warga negara bersyukur untuk ini dan menjadikannya sebagai suatu kekuatan serta nilai positif dalam membangun negara Indonesia agar jauh lebih baik di tengah moto yang berbeda namun tetap satu dalam keberagaman yang ada. Karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat madani.

Memiliki peradaban yang maju

Masyarakat madani merupakan sekelompok masyarakat yang memiliki peradaban yang relatif maju. Kemajuan peradaban ini bisa dibuktikan dengan adanya suatu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang sekarang ini di Indonesia terus menerus berkembang dan dikembangkan.

Keadilan sosial di tengah masyarakat madani

Bagi terciptanya masyarakat civil atau masyarakat madani, keadilan sosial ini merupakan salah satu persyaratan mutlak. Keadilan sosial itu sendiri berarti bahwa setiap warga negara mendapat proporsi hak dan juga kewajiban yang sama didalam kehidupan sosial masyarakat dimana sebagai negara yang berdaulat, Indonesia senantiasa mengarah pada suatu keadilan sosial karena sudah tercantum didalam sila pancasila yang ke-5.

Memiliki ruang publik yang bebas

Karakteristik masyarakat madani yang lain adalah adanya tempat untuk public (free public sphere) dalam melakukan aktivitas public secara bebas akan tetapi tetap harus disertai dengan rasa tanggung jawab yang tinggi. Publik juga harus memiliki hak secara penuh dan independen dalam mengungkapkan berbagai macam ungkapan, pendapat untuk bersatu, berkumpul dan berorganisasi. Juga termasuk dalam mempublikasikan secara terbuka tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

Adanya partisipasi sosial

Partisipasi sosial merupakan bagian integral masyarakat madani yang senantiasa menjunjung tinggi nilai – nilai demokrasi. Partisipasi sosial ini berarti bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam politik dengan rasa tanggung jawab secara penuh tanpa adanya paksaan atau intimidasi dari pihak manapun. Partisipasi sosial juga banyak sekali contohnya. Salah satu contohnya adalah pemilihan ke daerah, pemilihan presiden dan juga wakil presiden dan yang lainnya.

Supremasi dalam hal hukum

Indonesia merupakan sebuah negara hukum dan senantiasa menjunjung tinggi supremasi hukum. Aturan hukum didalam suatu negara hukum merupakan bagian yang sangat penting bagi suatu negara dan juga menjadi salah satu karakteristik masyarakat madani. Di Indonesia masih banyak orang Indonesia yang menganggap bahwa hukum di negeri ini masih seperti pisau, tajam tapi tumpul ke atas. Hal ini karena adanya undang – undang yang masih tidak bisa berlaku netral dengan memberlakukan pemberian atau pembebanan hukum dengan status yang sama untuk semua orang.

Terdapat norma dan nilai – nilai sosial

Suatu masyarakat bisa dikatakan sebagai masyarakat madani jika mereka mengakui didalam hidup bermasyarakat terdapat nilai – nilai kehidupan dengan cara menjunjung tinggi hak asasi manusia dan sekaligus menjadi wujud nilai serta norma – norma sosial.

Unsur-Unsur Masyarakat Madani

Dalam tatanan masyarakat, masyarakat madani tidak muncul dengan sendirinya. Masyarakat madani turut menghajatkan nilai dan unsur – unsur sosial sebagai prasyarat terwujudnya suatu tatanan masyarakat madani di tengah – tengah masyarakat. Beberapa unsur pokok masyarakat madani sendiri sebagai berikut :

Terdapatnya wilayah publik yang luas. Wilayah publik ini merupakan sebuah ruang publik secara bebas sebagai suatu sarana dalam mengemukakan pendapat di tengah warga masyarakat.
Demokrasi, merupakan suatu prasyarat mutlak mengenai keberadaan civil society yang murni.
Memiliki toleransi sebagai sikap saling menghargai dan menghormati mengenai perbedaan pendapat satu sama lain.
Pluralisme yaitu tak hanya sebatas sikap dan menerima kenyataan sosial yang beragam akan tetapi turut disertai dengan sikap tulus menerima perbedaan pendapat dan rahmat Tuhan yang memiliki nilai positif bagi kehidupan di tengah anggota masyarakat.
Memiliki keadilan sosial yang merupakan suatu keseimbangan dan pembagian secara lebih proporsional atas hak dan juga kewajiban setiap warga negara mengenai sebagian atau seluruh aspek dalam kehidupan. Baik itu kaitannya dengan kehidupan ekonomi, politik atau pengetahuan.

Syarat – Syarat Masyarakat Madani

Suatu tatanan masyarakat bisa dibilang sebagai masyarakat madani jika memenuhi beberapa syarat. Jika syarat tersebut belum terpenuhi maka suatu tatanan masyarakat masih belum bisa dikatakan sebagai masyarakat madani. Berikut beberapa syarat masyarakat madani meliputi :

Terjadinya perubahan politik secara structural

Ada berbagai hambatan di tengah – tengah masyarakat yang dapat mengikis demokrasi. Dalam tatanan masyarakat madani atau civil society, semua hambatan yang sekiranya dapat mengikis nilai – nilai demokrasi, semuanya perlu dihapuskan. Berbagai bentuk penataan politik yang dilakukan melalui berbagai upaya perubahan dan penyusunan perundang – undangan baru harus diarahkan untuk memberikan jaminan atas terbentuknya suatu pemerintahan secara lebih transparan. Hal ini juga diperlukan dalam menjamin berkembangnya suatu masyarakat yang mandiri dan demokratis.

Perubahan politik yang dilakukan secara kultural

Salah satu aspek yang menjadikan alasan mengapa masyarakat tergantung kepada negara adalah salah satunya karena kondisi politik yang terjadi di suatu negara. Akan tetapi untungnya pendidikan senantiasa berkembang secara luas dimana hal ini turut mengembangkan masyarakat menjadi semakin rasional. Peran serta negara yang dilakukan secara kondusif juga sangat berpengaruh positif terhadap adanya peningkatan kesadaran politik rakyat didalam melakukan aktualisasi hak – hak politik serta juga sekaligus kemandirian sebagai seorang warga negara.

Modal ekonomi secara mandiri

Masyarakat madani atau civil society juga sangat memerlukan modal ekonomi secara mandiri yang memungkinkan bagi mereka untuk memiliki bargaining position serta juga pengaruh politik yang sangat kuat dalam melakukan interaksi dengan negara. Hal ini juga turut dimaksudkan agar masyarakat tidak mengalami kesulitan apapun dalam menunjukkan eksistensinya. Dalam hal ini langkah pemberdayaan ekonomi merupakan salah satu syarat yang perlu dipenuhi agar terbangun suatu elemen masyarakat madani yang jauh lebih kuat.

Adanya suatu kesadaran politik dalam diri masyarakat

Diperlukan tingkat kesadaran politik yang sangat kuat dalam menjaga kohesi sosial dan juga integrasi politik yang ada di kalangan elemen – elemen masyarakat madani. Setelah terjadinya keruntuhan sistem totaliter di Indonesia kemudian juga terdapat ancaman kehancuran sendi – sendi nasionalisme seperti persatuan, rasa saling menghargai satu dengan yang lain, toleransi antar kelompok dan segala hal yang lainnya. Hal ini perlu disadari dan diperbaiki untuk mewujudkan keteraturan di tengah masyarakat madani dan memperbaiki sistem yang ada.

Masyarakat Madani di Indonesia

Rezim Soeharto (1966 – 1998) telah berakhir kemudian menampilkan era reformasi dengan presiden Habibie di masa transisi dimana pada masa tersebut turut menampilkan era masyarakat madani karena presiden dan juga kabinetnya senantiasa melontarkan diskursus mengenai konsep tersebut di berbagai kesempatan.

Di masanya presiden Habibie bahkan membentuk satu tim dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 198 tentang Pembentukan Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani. Tim ini diberikan tugas dalam membahas masalah – masalah pokok yang perlu disiapkan dalam membangun masyarakat madani di Indonesia. Diantaranya yang pertama menghimpun tentang transformasi ekonomi, politik, sosial budaya, hukum dan juga pemikiran dari dampak globalisasi terhadap berbagai sendi kehidupan di bangsa ini.

Juga dirumuskan rekomendasi dan berbagai pemikiran tentang adanya daya upaya untuk mendorong transformasi bangsa menuju masyarakat madani. Konsep madani yang semacam ini turut dikembangkan untuk menggantikan paradigma lama yang menekankan atas suatu stabilitas dan keamanan yang terbukti diterapkan sudah tidak cocok lagi. Terpaksa akhirnya Soeharto harus turun tahta di tanggal 21 Mei 1998 oleh tekanan dari gerakan reformasi yang sudah bosan dengan pemerintahan militer Soeharto yang juga otoriter pada masanya. Hal ini juga sebenarnya bukan hal yang luar biasa karena memang sikap Soeharto yang semacam itu karena Soeharto berasal dari kalangan militer sehingga pembentukan negara dengan sistem militer sesuai kepribadian dirinya sudah sangat wajar jika dilakukan. Hal ini mengacu pada asas bahwa setiap orang bisa bertindak dan bersikap sesuai lingkungannya. Karena lingkungan Soeharto adalah lingkungan militer maka wajar jika hal tersebut terjadi kemudian.

Pada era bergantinya Soeharto dengan Habibie, Habibie pada waktu itu mendapatkan dukungan dari ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) yang merupakan suatu bentuk pressure group dari kalangan Islam dimana pada waktu itu Habibie menjadi ketua umumnya. Selanjutnya penerapan konsep masyarakat madani mendapat dukungan secara luas dari para politisi akademisi, agamawan dan juga media massa karena mereka merasa memiliki kepentingan dalam menyelamatkan gerakan – gerakan reformasi yang akan menegakkan prinsip – prinsip demokrasi, supremasi hukum dan HAM juga. Hanya saja memang konsep tersebut tidaklah mudah untuk masuk ke elemen kehidupan masyarakat secara khusus dan lebih spesifik.

Selain itu tantangan sosial budaya untuk masyarakat madani yang diterapkan oleh Habibie secara kultural adalah pluralisme di tengah masyarakat Indonesia. Pluralisme tersebut tidak hanya berkaitan dengan budaya melainkan juga tentang berbagai persoalan politik, sosial dan ekonomi masyarakat. Karenanya diperlukan suatu proses panjang dan waktu serta menuntut adanya komitmen masing – masing bagi warga bangsa dalam melakukan reformasi secara total menuju terwujudnya masyarakat madani serta menuntut adanya berbagai upaya perubahan dalam mewujudkan masyarakat madani baik secara jangka pendek atau untuk jangka waktu yang panjang.

Dalam ranah masyarakat madani atau civil society, perubahan jangka pendek menyangkut perubahan pada pemerintah, ekonomi dan juga politik hukum. Di bidang pemerintahan, masyarakat di era reformasi menuntut terciptanya pemerintahan yang bersih sebagai prasyarat untuk tumbuh dan berkembangnya masyarakat madani sehingga terwujud suatu pemerintahan yang berwibawa, bebas dari korupsi, kolusi dan juga nepotisme. Sementara di bidang politik utamanya akan diarahkan kepada kehidupan demokrasi yang sehat sesuai dengan tuntutan konstitusi 1945 dan adanya upaya dari pemerintah serta anggota masyarakat demi tercapainya tingkat kesepakatan secara maksimal dalam pemberian makna sistem demokrasi itu sendiri.

Dimensi demokrasi dari pemerintah yaitu terciptanya tingkat keseimbangan secara relatif dan saling cek dalam hubungan kekuasaan baik itu kekuasaan eksekutif, legislatif dan juga yudikatif. Sementara dimensi demokrasi dari masyarakat adalah terciptanya suatu kesepakatan dan kontestasi politik, kemandirian serta juga kemampuan dalam menyelesaikan berbagai macam konflik dengan cara – cara yang damai dimana cara tersebut berusaha mencerminkan ciri – ciri masyarakat madani atau civil society itu sendiri.

Masyarakat madani dalam bidang ekonomi berusaha menuntut suatu kehidupan ekonomi yang jauh lebih merata bukan hanya untuk mewujudkan kepentingan sekelompok kecil anggota masyarakat. Melainkan demi terwujudnya kehidupan yang secara ekonomi merata untuk seluruh lapisan masyarakat. Dalam bidang hukum sendiri reformasi turut menuntut suatu ketaatan kepada hukum untuk semua orang bukan hanya mewujudkan kepentingan pihak penguasa dimana masing – masing orang memiliki kesetaraan di depan hukum dan dituntut dengan kedisiplinan yang sama terhadap nilai – nilai hukum yang sudah disepakati. Sehingga sangat diharapkan bahwa terbentuknya suatu lembaga penegak hukum yang mencerminkan berlakunya supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara juga menuju suatu tatanan masyarakat madani atau civil society yang ada di Indonesia.

Perubahan dalam jangka panjang sendiri meliputi bidang kebudayaan dan juga pendidikan. Suatu era reformasi budaya akan menuntut adanya suatu perkembangan dalam konteks bhinneka tunggal ika budaya yang ada di Indonesia. Maka dalam hal ini kebudayaan daerah juga turut menjadi suatu dasar bagi perkembangan identitas bangsa Indonesia. Karena itu harus dibina dan juga dikembangkan dimana pengembangan suatu budaya daerah juga akan memberikan sumbangan bagi perkembangan rasa persatuan bangsa Indonesia yang akan menunjang ke arah identitas bangsa Indonesia secara kuat dan benar dimana hal tersebut akan mencerminkan masyarakat secara plural sebagai masyarakat madani.

Di bidang pendidikan, penyiapan sumber daya manusia yang memiliki wawasan dan memiliki perilaku madani perlu dimiliki karena konsep dari sebuah masyarakat madani merupakan bagian dari tujuan pendidikan nasional. Semua pihak secara mutlak setuju bahwa pendidikan sangat penting bagi ikhtiar dalam membangun manusia secara lebih berkualitas yang akan ditandai dengan adanya suatu peningkatan kecerdasan, pengetahuan serta sekaligus keterampilan karena pendidikan sendiri pada hakikatnya merupakan suatu wahana strategi bagi usaha dalam meningkatkan suatu mutu kehidupan yang jauh lebih baik lagi.

Agar perkembangan dan pertumbuhan masyarakat madani di Indonesia jauh lebih luas maka diperlukan motivasi yang lebih tinggi serta adanya partisipasi dari anggota masyarakat serta individu sebagai anggota masyarakat yang memberikan dukungan. Diperlukan juga proses dan waktu yang dituntut dengan adanya suatu komitmen yang penuh nilai kearifan dalam menyikapi suatu konflik yang akan datang. Rumusan langkah – langkah yang dilakukan secara continuous dan sistematis juga dapat mengubah suatu cara pandang, kebiasaan serta pola hidup yang jauh lebih baik di tengah lingkungan masyarakat itu sendiri.

Itulah informasinya tentang masyarakat madani dan karakteristik masyarakat madani. Semoga informasi diatas semakin menambah wawasan dan pengetahuan kita tentunya.

Originally posted 2018-11-01 22:09:44.

Pengertian dan Karakteristik Masyarakat Madani (Civil Society)