Instrumen Kebijakan moneter ini merupakan kebijakan yang telah diambil oleh bank sentral atau pun Bank Indonesia yang memiliki tujuan utama untuk memelihara dan mencapai stabilitas nilai mata uang yang bisa dilakukan, diantaranya dengan cara melakukan pengendalian jumlah uang yang telah beredar di masyarakat dan penetapan suku bunga itu sendiri. Kebijakan moneter tersebut meliputi langkah – langkah kebijakan yang telah dilaksanakan oleh bank sentral maupun bank Indonesia untuk bisa merubah penawaran uang, atau merubah suku bunga yang ada. Tujuannya tidak lain adalah untuk mempengaruhi pengeluaran dalam perekonomian.
Pengertian Kebijakan Moneter Dalam Ekonomi
Kebijakan moneter atau yang juga disebut dengan monetary policy ini merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, atau pun otoritas moneter dengan menggunakan perubahan jumlah uang yang beredar maupun money supply, dan juga tingkatan bunga untuk mempengaruhi tingkatan permintaan agregat, serta mengurangi ketidakstabilan dalam perekonomian. Kebijakan moneter tersebut juga dapat diartikan sebagai semua tindakan atau pun upaya bank sentral atau bank Indonesia untuk pengaruhi perkembangan variabel moneter (suku bunga, uang beredar, suku bunga kredit, dan juga nilai tukar), untuk bisa mencapai sarana yang diinginkan.
Sebagai salah satu bagian dari kebijakan perekonomian makro, maka tujuan dari kebijakan moneter ini tidak lain adalah untuk membantu dalam mencapai sasaran – sasaran makro ekonomi, diantaranya penyediaan lapangan pekerjaan, pertumbuhan perekonomian, stabilitas harga, dan juga keseimbangan neraca pembayaran. Keempat sasaran tersebut menjadi tujuan akhir dari kebijakan moneter. Selain itu, kebijakan moneter ini juga berarti sebagai tindakan pemerintahan atau bank sentral untuk pengaruhi situasi makro yang dilaksanakan. Untuk bisa mencapai tujuan tersebut, maka bank sentral maupun otoritas moneter berusaha untuk bisa mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang. Tujuannya tidak lain agar inflasi bisa terkendali dengan baik, tercapainya kesempatan kerja penuh, dan juga kelancaran dalam pasokan maupun distribusi barang.
Kebijakan moneter juga menjadi salah satu kebijakan otoritas moneter maupun bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter, atau yang juga disebut dengan monetary aggregates untuk bisa mencapai suatu perkembangan kegiatan ekonomi yang diinginkan. Kebijakan moneter ini juga menjadi bagian integral kebijakan perekonomian makro yang dilakukan dengan cara mempertimbangkan siklus kegiatan perekonomian, sifat ekonomi suatu negara, dan faktor – faktor fundamental ekonomi yang lainnya.
Dalam undang – undang bank Indonesia nomor 23 tahun 1999 yang sudah dirubah ke dalam UU nomor 3 tahun 2004 yang menyebutkan bahwasannya, kebijakan moneter ini merupakan sebuah kebijakan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk bisa mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah, yang dilakukan antara lain lewat pengendalian jumlah uang yang telah beredar dan suku bunga.
Jenis – Jenis Kebijakan Moneter Dalam Ekonomi
Pada dasarnya kebijakan moneter ini dibagi menjadi dua jenis. Jenis – jenis dalam kebijakan moneter tersebut diantaranya sebagai berikut.
Kebijakan moneter ekspansif atau monetary expansive policy
Kebijakan moneter yang pertama ini adalah suatu kebijakan dalam rangka penambahan uang yang telah beredar. Kebijakan tersebut dilakukan untuk mengatasi jumlah pengangguran, dan meningkatkannya daya beli di masyarakat pada saat perekonomian alami resesi, atau pun depresi. Kebijakan moneter ekspansif tersebut juga disebut dengan kebijakan moneter longgar maupun easy money policy.
Kebijakan moneter kontraktif atau monetary contractive policy
Kemudian untuk jenis kebijakan moneter yang berikut ini merupakan suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang telah beredar. Kebijakan moneter kontraktif tersebut dilakukan pada saat ekomomi alami inflasi. Kebijakan ini disebut juga dengan jenis kebijakan uang ketat atau tight money policy.
Tujuan Kebijakan Moneter Dalam Ekonomi
Tujuan akhir dari sebuah kebijakan moneter ini tidak lain adalah suatu kondisi perekonomian makro yang ingin dicapai. Tujuan tersebut pada dasarnya tidak sama dari satu negara dengan negara lain, bahkan tidak sama dari waktu ke waktu. Tujuan dari kebijakan moneter tidak statis, akan tetapi bersifat dinamis sebab selalu disesuaikan dengan kebutuhan ekonomi suatu negara. Namun demikian, kebanyakan negara menetapkan empat hal yang pada akhirnya menjadi tujuan dari kebijakan moneter, diantaranya sebagai berikut.
- Pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pendapatan
- Kesempatan kerja
- Keseimbangan neraca pembayaran
- Kestabilan harga
Berikut ini adalah beberapa penjelasan lebih detailnya dari tujuan moneter, mari langsung di simak ulasannya.
- Mengedarkan mata uang untuk dijadikan sebagai alat pertukaran atau medium of exchange dalam perekonomian.
- Mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan likuiditas ekonomi dengan stabilitas tingkatan harga.
- Distribusi likuiditas yang lebih optimal untuk bisa mencapai pertumbuhan perkonomian yang diinginkan di berbagai sektor ekonomi.
- Membantu pemerintah setempat dalam melaksanakan kewajibannya yang tidak bisa terealisasikan lewat sumber penerimaan yang normal.
- Menjaga kestabilan perekonomian. Ini artinya pertumbuhan arus barang maupun jasa seimbang dengan pertumbuhan arus barang serta jada yang tersedia.
- Menjaga kestabilan harga. Harga untuk suatu barang adalah hasil dari interaksi antara jumlah uang yang beredar dengan jumlah uang yang tersedia di pasaran.
- Meningkatkan kesempatan kerja. Ketika ekonomi stabil maka pengusaha atau pebisnis akan mengadakan investasi. Tujuannya adalah untuk menambah jumlah barang maupun jasa, sehingga adanya investasi akan membuka lapangan pekerjaan baru. Ini artinya akan dapat memperluas kesempatan kerja di masyarakat juga.
- Memperbaiki neraca perdagangan kerja di masyarakat, misalnya saja dengan jalan meningkatkan jumlah ekspor dan mengurangi jumlah impor dari luar negeri yang masuk ke dalam negeri, atau pun sebaliknya.
Instrumen Kebijakan Moneter Dalam Ekonomi
Kebijakan operasi pasar terbuka atau open market operation
Ini adalah salah satu jenis kebijakan yang telah diambil oleh pihak bank sentral dengan tujuan untuk dapat mengurangi, maupun menambahkan jumlah uang yang sedang beredar di masyarakat. Hal tersebut dilakuakn dengan cara menjual SBI atau serifikat Bank Indonesia, atau bisa pula dengan membeli surat berharga yang ada di dalam pasar modal. Salah satu contoh dari kebijakan tersebut adalah pada saat Bank Indonesia melelang sertifikatnya, atau bisa pula dengan membeli maupun menarik surat – surat berharga yang beredar di pasaran modal. Lelang sertifikat ini diberlakukan pada saat uang yang beredar di masyarakat berlebihan, maka dengan itu jumlah dapat diminimalisir. Sementara itu pembelian surat – surat berharga diperbolehkan pada saat jumlah yang beredar di masyarakat sedikit atau pun lebih rendah, maka dengan cara ini maka uang yang beredar di masyarakat dapat kembali menjadi normal.
Konsekuensi dari kebijakan satu ini terbilang cukup besar sekali, sebab bertempat di pasaran terbuka, yang mana semua pihak bisa dengan bebasnya untuk masuk dan melakukan bisnisnya. Akan tetapi di sisi lain dengan mengikuti pasaran terbuka maka Anda akan menjadi lebih mudah lagi untuk mencapai tujuan utama. Misalnya saja untuk menjual sertifikat berharga, Anda bisa lebih mudah untuk temukan pihak – pihak yang akan membeli surat maupun sertifikat tersebut. Tidak hanya itu, Anda bahkan juga lebih mudah untuk membangun sebuah jaringan dimana saat terjadi suatu kesulitan maupun masalah bisa terselesaikan dengan baik. Pelaksanaan kebijakan itu dilakukan dalam kurun waktu panjang, sebab setiap hasil penjualan surat maupun sertifikat berharga akan digunakan untuk mengatasi masalah yang ada, serta mempertahankan kestabilan jumlah uang yang sedang beredar di masyarakat.
Kebijakan diskonto atau discount policy
Ini adalah suatu kebijakan dimana terhadinya pengurangan serta penambahan jumlah mata uang yang sedang beredar di masyarakat dengan cara merubah diskonto yang dimiliki bank umum. Jika disuatu kondisi dimana Bank Indonesia sudah memperhitungkan bahwa jumlah uang yang beredar telah mencapai atau bahkan melebihi kebutuhan, maka Bank Indonesia maupun bank sentral akan secara otomatis mengeluarkan keputusan untuk melakukan penaikan suku bunga, dengan hal ini maka jumlah uang yang sedang beredar di masyarakat sedikit demi sedikit akan alami pengurangan, umumnya ada banyak orang yang berkeinginan untuk menabung uangnya di bank. Sebagai contohnya, pada saat bank sentral memberlakukan kenaikan serta penurunan suku bunga, maka hal tersebut dilakukan untuk menstabilkan jumlah uang yang beredar di masyarakat, saat terjadi gejala inflasi maka diterapkanlah sistem diskonto kenaikan suku bunga. Tujuannya adalah agar masyarakat mau untuk menabung.
Di sisi lain pada saat jumlah uang yang sedang beredar rendah, maka suku bunganya akan diturunkan supaya masyarakat tidak menabung dan uangnya akan tetap berputar sehingga dengan demikian jumlah uang yang sedang beredar menjadi semakin lama akan stabil. Khususnya untuk kebijakan diskonto ini sering sekali alami hambatan, apalagi saat ada kenaikan dan penurunan suku bunga, maka akan menimbulkan ketergantungan, dimana mereka hanya mau menabung pada saat suku bunga alami kenaikan dan saat suku bunga turun, maka pemborosan uang akan terjadi.
Tapi di sisi lainnya penerapan diskonto ini punya fleksibilitas yang tinggi, sebab perubahan strategi di dalamnya cukup mudah untuk dilaksanakan. Misalnya saja ketika saat itu suku bunga alami kenaikan yang cukup tinggi dan saat terjadi kekurangan jumlah uang yang beredar atau pun alami krisis suku bank bisa diturunkan saat itu juga. Hal tersebut sangat mudah sekali, sebab yang digunakannya adalah sistem atau program yang sudah di desain khusus sehingga tidak butuh waktu maupun dana yang besar. Cukup dengan melakukan pemberitahuan kepada para nasabah bahwa suku bunga akan diturunkan sebab krisis.
Kebijakan cadangan yang khas
Sementara itu untuk jenis kebijakan yang satu ini ada kaitannya dengan cash ratio, dimana bank sentral atau Bank Indonesia memiliki wewenang untuk membuat sebuah peraturan, yakni dalam menaikkan atau pun menurunkan cadangan khas. Bank umum dalam keadaan seperti ini nanti akan menerima uang dari para nasabahnya dalam bentuk tabungan, giro, deposito, atau pun jenis tabungan yang lain. Akan tetapi dalam hal tersebut ada sebuah pengecualian, yakni adanya presentase tertentu dari uang yang telah disetorkan oleh para nasabah yang memang tidak diperbolehkan untuk dipinjamkan. Contohnya saja pada saat bank sentral menahan atau pun melarang sebagian dri tabungan dan uang yang beredar di masyarakat, baik itu giro, deposito, sertifikat, dan lain sebagainya untuk dipinjamkan kepada pihak lain, hal tersebut dimaksudkan untuk membuat kondisi peredaran uang menjadi lebih stabil lagi, yakni dengan berupaya menurunkan jumlah uang yang berlebih beredar di masyarakat.
Begitu pun sebaliknya pada saat yang yang beredar sedikit, maka pihak bank sentral akan lakukan kebijakan dengan cara mengeluarkan cadangan khasnya yang sudah didapatkan sebelumnya untuk kemudian dipinjamkan kepada masyarakat. Tujuan utama dari diberlakukannya kebijakan cadangan khas ini tidak lain untuk mensiasati ketidakstabilan kondisi keuangan yang sedang beredar di masyarakat. Dengan kebijakan tersebut, maka pemerintah atau pun bank sentral tidak bingung lagi pada saat ada ketidakstabilan dalam hal jumlah uang yang beredar, sebab saat kondisi nornal dan ada kelebihan, maka pemerintah akan cadangkan kelebihan tersebut. Tujuannya untuk digunakan pada saat ada masalah yang berkaitan dengan jumlah uang yang sedang beredar di masyarakat. Hal tersebut tentu saja bisa diterapkan di mana pun berada, sebab dengan persiapan awal maka seseorang tidak akan alami kesulitan lagi dalam menghadapi masalah walaupun datangnya secara tiba – tiba.
Kebijakan kredit ketat
Untuk jenis kebijakan yang satu ini erat kaitannya dengan pengawasan. Pengawasan yang dimaksud di sini adalah pengawasan terhadap jumlah uang yang sedang beredar di masyarakat. Dengan adanya kebijakan tersebut maka perekonomian akan bisa membaca situasi dengan sangat baik, dan mencari pemecahan masalah pada saat seseorang hidup bersama. Kredit ketat ini diberikan bank umum dengan memberikan beberapa syarat, yani kapasitas, karakter, jaminan, kapital, dan juga kondisi ekonomi. Langkah tersebut sangat tepat sekali diambil pada saat terjadi inflasi di daerah tersebut. Misalnya saja saat peredaran uang di masyarakat terjadi secara tidak merata dan seringnya terjadi fluktuatif, maka bank sentral akan terapkan sistem pajak kredit ketat supaya tidak ada satu pun pihak yang menyelewengkan uang yang ada.
Hal ini tentu saja sangat efektif sekali pada saat terjadi sebuah kekacauan di suatu negara, sebab apapun alasannya semua pihak mau tidak mau harus mentaatinya dan apabila ada sebuah pelanggaran atau pun penyelewengan maka akan mendapat sanksi dan hukuman sesuai dengan aturan yang ada. Keefektifan kebijakan ini pastinya tidak perlu diragukan lagi, sebab sistem tersebut akan mempersempit peluang dari pihak – pihak yang tidak bertanggungjawab dalam hal membuat maupun menciptakan suatu masalah.
Kebijakan dorongan moral atau moral suasion
Lalu untuk jenis kebijakan yang terakhir ini sangatlah berbeda dengan jenis kebijakan di atas, sebab dalam upayanya menstabilkan jumlah uang yang sedang beredar, baik itu untuk tujuan menurunkan maupun menaikkan jumlah uang tersebut. Cara maupun tindakan yang ditempuh kebijakan ini tidak lain adalah dengan pengumuman, pidato, serta edaran yang ditunjukkan pada bank sentral juga pelaku perekonomian lainnya. Selain itu, kebijakan satu ini juga seperti perintah dari atasan dan secara langsung akan ditindak lanjuti. Untuk kebijakan tersebut punya kekurangan yakni tidak semua responden yang diperintahkan untuk melakukan perintah itu. Hal tersebu terjadi dikarenakan tidak adanya aksi yang signifikan maupun control yang minimal.
Demikianlah tadi informasi yang bisa kami bagikan tentang pengertian, jenis, tujuan, dan instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi, dimana instrumen tersebut dibagi menjadi 5, yakni kebijakan operasi pasar terbuka, diskonto, cadangan khas, kredit ketat, dan juga kebijakan dorongan moral. Semua jenis kebijakan ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap jumlah uang yang sedang beredar di masyarakat.
Originally posted 2018-11-06 10:59:09.